DENPASAR, POS BALI – Secara umum, capaian kinerja Bali dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana berada pada katagori baik namun ada beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr Ni Luh Gede Sukardiasih pada saat membuka kegiatan Pertemuan Mitra Kerja Program Bangga Kencana tingkat Provinsi di Ruang Wacika, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Selasa (24/5). Kegiatan ini diikuti oleh OPD-KB, IBI dan Ikatan Penyuluh KB Kabupaten/Kota se-Bali.
“Berdasarkan Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Bali (Renstra BKKBN 2020-2024), dari 9 indikator utama, pemakaian kontrasepsi dan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), masih belum optimal karena belum mencapai target yang ditetapkan,” ungkapnya.
Menurutnya, Unmet need Bali melonjak pada angka 17,9 persen dari target 7,94 pada dan prevalensi pemakaian kontrasepsi juga mengalami penurunan menjadi 53,4% dari target 66,83 pada tahun 2022.
“Hal ini sudah tentu memerlukan perhatian khusus untuk penggarapan melalui inovasi program yang dapat menurunkan angka unmet need, sehingga pemakaian kontrasepsinya pun mengalami peningkatan,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, BKKBN Bali membuat terobosan melalui GeNeed (Gerakan Eliminasi Unmet Need) untuk dapat dapat mengejar target yang telah ditetapkan.
“Kita tidak bisa bekerja biasa-biasa saja, harus ada suatu gebrakan untuk menurunkan unmet need,” ujarnya.
Dia menegaskan, yang dimaksud unmet need adalah PUS yang mestinya ber-KB tetapi belum terlayani atau tidak ikut KB karena berbagai alasan. Unmet need ini terdiri dari PUS yang Ingin Anak di Tunda (IAT) dan PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). IAT terjemahan operasionalnya adalah PUS yang baru memiliki anak pertama yang harus mengatur jarak kelahirannya minimal 4-5 tahun.
“Termasuk dalam kelompok ini adalah PUS yang isterinya baru saja melahirkan (pasca persalinan) dan baru saja mengalami keguguran (pasca keguguran). Sementara TIAL adalah PUS yang sudah memiliki dua anak tetapi belum menggunakan KB,” bebernya.
Dikatakan, fenomena unmet need KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan. “Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping,” jelasnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, gerakan elimanisasi unmet need harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Setidaknya, akses tempat pelayanan KB harus menjangkau ke seluruh PUS sasaran dan kualitas pelayanannya harus sesuai dengan harapan masyarakat. “Hal penting lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah memperkuat Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB oleh penyuluh KB,” lanjutnya.
Sementara itu, GeNeed sendiri merupakan sebuah program yang dilakukan secara bersama-sama antara petugas lapangan KB dan tenaga kesehatan, dalam hal ini para bidan. PKB/PLKB akan melakukan mapping sasaran berdasarkan data by name by address Pendataan Keluarga 2021 (PK21) dan dilakukan verifikasi dan validasi.
Dijelaskan, jika data sasaran memang betul unmet need, maka akan dilakukan KIE untuk selanjutnya diberikan pelayanan pada sentra pelayanan. Jika setelah diverifikasi, sasaran ternyata bukan unmet need, tetapi karena salah pencatatan pada saat PK 21, maka PKB/PLKB akan melakukan updating data pada aplikasi PK21.
“Konsepnya adalah PKB/PLKB melakukan penggerakan, dan para bidan melayani mealui sentra-sentra pelayanan yang telah ditetapkan di masing-masing kecamatan,” tegas dr Luh De.
Dengan langkah itu, pihaknya berharap diakhir tahun 2022, capaian Bali untuk kesertaan ber-KB dan unmeet need dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. alt
