BKKBN Bali ‘Tancap Gas’ Turunkan Stunting

oleh -255 Dilihat
Suasana Sosialisasi Juknis Audit Stunting Bersama Mitra Kerja di Harris Hotel and Residance, Jalan Sunset Road, Kuta, Badung, Kamis (21/7).

MANGUPURA, POS BALI – Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Bali semakin gencar, dan ‘tancap gas’ melakukan berbagai upaya dalam mempercepat penurunan stunting di Pulau Dewata.

Hal itu terungkap dalam Sosialisasi Juknis Audit Stunting Bersama Mitra Kerja di Harris Hotel and Residance, Jalan Sunset Road, Kuta, Badung, Kamis (21/7).

Mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS., sosialisasi ini dibuka Koordinator Bidang KB dan KR,m BKKBN Bali, Debby Martha Legi, S.Sos., MM.

Dikatakan, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akbjat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting terjadi mukai janin masih dalam kandungan, dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.

Lebij lanjut menyampaikan, kekurangan gizi pada anak usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit, dan memiliki postur tubug tidak maksimal pada usia dewasa.

“Selain itu, stunting dapat berpengaruh terhadap anak balita dalan jangka waktu panjang berupa timbulnya ganguan kesehatan, pendidikan, serta produktivitas anak tersebut dikemudian hari,” pungkasnya.

Sebelumnya, panitia menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja penanganan para stakeholder dalam upaya mempercepat penurunan stunting di Bali.

Selain itu, dalam kegiatan ini juga diisi penyampaian materi analisis stunting, intervensi sensitif penurunan stunting serta materi lainnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Perwakilan Ni Luh Gede Sukardiasih menyampaikan, upaya penurunan stunting ini untuk mempercepat realisasi persentase target yang telah ditetapkan. “Target penurunan stunting di Provinsi Bali tahun 2024 diharapkan menjadi 6,15%,” ungkapnya.

Sukardiasih menjelaskan, dari hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) 2021 prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4% sedangkan di Provinsi Bali sebesar 10,9% yang sudah di bawah rata-rata nasional yang ditentukan (14%). “Kendati terendah, namun kita tidak boleh lengah,” tegasnya. alt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *