-Diah Srikandi Tingkatkan Keterwakilan Kuota 30 Persen Perempuan
GIANYAR, POS BALI – Konsolidasi Perempuan Parlemen Nasional dan Pimpinan Organisasi Perempuan di Bali berlangsung sukses. Kegiatan itu digelar Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) bekerjasama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), dan Jala Storia. Lokakarya ini bertajuk “Konsolidasi Nasional Perempuan Parlemen Mendorong Afirmasi Legislatif dan Akselerasi Kebijakan Responsif Gender”
Acara yang digawangi KPP Provinsi Bali yang dinakhodai DR Diah Srikandi ini berlangsung di Swan Paradise by Pramana Desa Swan, Gianyar, Bali, Jumat, 29 Juli 2022. Selain itu, pada tanggal 30 Juli 2022, KPP Bali juga menggelar konsolidasi dengan pimpinan/ketua organisasi perempuan se-Bali. Baik yang bergerak di bidang hukum, LSM, komunitas, disabilitas, dan adat.
Acara itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU KPP Prov Bali dengan Universita, lembaga hukum dan komunitas. Dan Pengumuman Pemenang Lomba Video Kreatif Perempuan Berdikari dari Alumni Sekolah Perempuan Berdikari yang digagas Diah Srikandi. Sebagai penyelenggara, Diah Srikandi sukses menggelar berbagai kegiatan dalam pertemuan tersebut.
Diah Srikandi menyampaikan, lokakarya ini dilaksanakan dalam dua sesi yang diikuti oleh 55 anggota KPPRI dan KPP Daerah, 40 Ketua Organisasi Perempuan di Bali. Dlm workshop juga dibuka stand UMKM dr kab/kota di Bali dg tujuan utk mempromosikan dan membangkitkan UMKM binaan KPP Prov Bali
“Kegiatan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan aspirasi dan merumuskan strategi bersama anggota parlemen perempuan yang tergabung dalam KPPRI dan KPP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian untuk memastikan tercapainya kuota 30% di Pemilu 2024, serta menkonsolidasikan strategi percepatan kebijakan responsif gender di parlemen melalui KPPRI dan KPP Provinsi dan Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Diah Srikandi yang juga anggota Komisi III DPRD Bali ini membeberkan, dalam memastikan peningkatan keterwakilan anggota perempuan di parlemen baik di tingkat nasional (DPR RI) maupun provinsi (DPRD), penting bagi anggota parlemen perempuan untuk mengkonsolidasikan aspirasi yang ada dari berbagai pihak.
“Sayangnya, dari empat pemilu langsung yang sudah dilakukan sejak 2004 hingga 2019, tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih berada di bawah 30%,” ujar Srikandi PDIP Dapil Jembrana ini.
Dia mengungkapkan, meskipun ada peningkatan dalam keterwakilan perempuan di DPR RI dari 97 orang atau 17,6% pada pemilihan legislatif 2014 menjadi 118 atau 20,5% pada 2019, perjuangan untuk meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam politik masih sangat panjang.
“Tingkat keterwakilan minimum perempuan di angka 30% merupakan hal yang krusial bagi misi percepatan untuk menjamin kesetaraan penuh bagi perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, anggota legislatif perempuan memiliki andil yang besar dalam mengakselerasi penyusunan dan pengawasan kebijakan yang responsif terhadap dimensi gender.
“Meskipun ada tren peningkatan jumlah anggota parlemen perempuan, hal ini tidak secara otomatis berdampak terhadap representasi dalam pembuatan kebijakan yang responsif gender,” ungkapnya.
“Dari kegiatan ini, KPPRI dan WFD akan menggalang aspirasi anggota parlemen perempuan baik di tingkat nasional maupun provinsi untuk menyusun strategi penyusunan kebijakan yang responsif gender sekaligus mendorong pencapaian afirmasi kuota minimal 30% anggota perempuan di parlemen menjelang Pemilu 2024,” pungkasnya. alt
