,

Lihadnyana Jadi Bupati Tanpa Pilkada, Koster: Enak Juga Ini

oleh -215 Dilihat
Suasana pelantikan Pj Bupati Buleleng.

Gurauan Koster di Pelantikan Pj Bupati Buleleng

DENPASAR, POS BALI – Gurauan terlontar dari Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya seusai melantik Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, Ir I Ketut Lihadnyana, M.Ma., menjadi Penjabat (Pj) Bupati Buleleng menggantikan Putu Agus Suradnyana yang masa jabatannya telah selesai per 27 Agustus 2022.

Koster mengatakan, pengisian Penjabat Bupati Buleleng merupakan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan bupati dan wakil bupati, diangkat pejabat bupati sampai dilantiknya bupati hasil pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

“Sekarang 27 Agustus 2022, Pilkada serentak 2024 rencananya bulan November. Jadi 2023 satu tahun, 2024 dua tahun, sampai dilantik lebih dari dua tahun (menjadi penjabat bupati, red). Jadi ini cukup lama, jadi penjabat bupati seperti bupati definitif tanpa pilkada. Enak juga ini,” gurau Koster seraya melempar senyum.

“Ini lah namanya anugerah dan diatur dalam undang-undang. Dan kepada Pak Ketut Lihadnyana ini merupakan suatu kepercayaan, sekaligus di dalamnya tanggung jawab,” lanjut Koster.

Dalam kesempatan itu, Koster juga membeberkan tentang dirinya mengajukan Lihadnyana menjadi penjabat bupati. Selain Kepala BKPSDM Bali, Koster menilai Lihadnyana prestasinya sangat bagus.

“Sekarang ini manajemen kepegawaian total digital, dan tidak lagi menunggu lama-lama. Jadi cepat sekarang. Kemudian pengisian jabatan dilakukan dengan betul-betul objektif berbasis merit sistem, dan hasilnya Provinsi Bali mendapatkan rangking pertama di Indonesia,” tutur Koster.

Begitu juga seleksi jabatan pratama, lanjut Koster, Bali nomor satu di Indonesia di atas semua Pemerintah Daerah dan di atas Kementerian Lembaga. “Jadi luar biasa pengisian jabatannya. Saya tidak campur tangan, saya lepas sepenuhnya kepada panitia seleksi yang kredibel, dan saya selalu memilih yang nomor satu. Jadi apa yang dihasilkan tim pansel itulah yang diterapkan. Astungkara hasilnya bagus,” ujarnya.

Koster juga menyinggung, selain sebagai Kepala BKPSDM Bali, dari enam yang dilombakan di seluruh Indonesia. Bidang kepegawaian Provinsi Bali meraih empat katagori yang terbaik.

“Jadi kalau melihat prestasinya sangat baik. Di samping itu, ini adalah Penjabat Bupati Buleleng, Pak Ketut Lihadnyana kebetulan berasal dari Buleleng, sudah terbiasa berinteraksi dengan masyarakat Buleleng dengan karakternya, gayanya, dan dengan budayanya. Dan yang terpenting adalah keberaniannya serta ketegasannya dalam menjalankan tugas,” beber Koster.

Uji Coba Jadi Pjs Badung

Gubernur Koster juga menuturkan bahwa Lihadnyana pernah dicoba dalam menjalankan tugas menjadi Pjs Bupati Badung saat Pilkada 2020. Lihadnyana dia nilai telah melaksanakan tugas dengan baik kala itu. “Jadi sudah pengalaman jadi bupati di Badung, dan sekarang lama ini. Tentu saja ini suatu kepercayaan agar dijalankan dengan betul-betul tertib, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab,” pinta Koster.

Terkait tugas, lanjut Koster, sudah diamanatkan dalam Surat Keputusan Mendagri. Yakni memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten Buleleng. Kemudian memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menandatangani perda dan perkada inisiasi baru setelah mendapatkan persetujuan dari menteri dalam negeri, kecuali untuk pembahasan rancangan APBD. Melakukan pengisian jabatan, mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, dan/atau membuat perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Kemudian membuat kebijakan pemekaran daerah, membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan sebelumnya dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri. “Ini harus mendapatkan perhatian serius, penekanan. Jadi kaitannya dengan pengisian jabatan, mutasi pegawai hati-hati! Harus professional betul. Jangan sampai membuat suasana gaduh. Kalau pengalaman di provinsi diterapkan di Buleleng saya kira akan berjalan dengan bagus,” pesan Koster.

Terkait perizinan, lanjut Koster, bisa mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan pejabat yang sebelumnya juga harus hati-hati. Jangan semena-mena, dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan tidak boleh main-main. “Tidak boleh ada main sogok-menyogok, tidak boleh ada main suap-menyuap. Jadilah pejabat yang tertib dan terus jujur,” pinta Koster. Untuk pemekaran daerah, Koster menilai tidak akan terjadi di Buleleng, dan bahkan di Bali.

Harus Hat-hati

Selanjutnya Gubernur Koster menyinggung terkait program pembangunan yang bisa mengeluarkan program yang baru. Akan tetapi harus cermat. Koster berpesan, jika programnya sifatnya kelanjutan dari tahun sebelumnya, maka itu harus dilanjutkan sampai tuntas. Jangan sampai ada program yang tengah berjalan kemudian dihentikan. Karena itu akan membuat terbengkalai, dan merugikan keuangan negara. “Ini juga harus hati-hati,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Koster juga berharap, program sedapat mungkin sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Buleleng dan diintegrasikan dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.

“Apa yang belum dilaksanakan dan yang sudah dilaksanakan agar betul-betul dievaluasi. Yang sudah dan baik diteruskan, sedangkan yang tidak baik dievaluasi dihentikan. Yang belum agar dilaksanakan, sehingga dengan demikian, pembangunan Bali yang berjalan di kabupaten/kota betul-betul mengintegrasikan keseluruhan upaya bersama kita membangun Bali secara keseluruhan,” harapnya.

Koster juga mengingatkan tidak boleh ada egoism wilayah/sektoral. Karena itu masa lalu. Untuk masa kini, lanjut dia adalah kolaborasi dan sinergi. Tidak boleh muncul emosi berlebihan dalam satu wilayah yang membuat daerah Bali ini akan menjadi kruang  elok dipandang publik. Koster menekankan agar memiliki spirit yang sama dalam membangun Bali secara utuh, terintegrasi dan terpadu.

Terkait Surat Mendagri tentang memfasilitasi Pemilu 2024, dan Pilkada Buleleng, Koster mengingatkan untuk menjaga netralitas ASN. “Saya kira Pak Ketut menjalankan ini selama empat tahun kepemimpinan saya di Provinsi Bali. Itu bagus, teruskan itu di Buleleng,” pintanya.

Untuk sebagai Ketua Satgas Covid-19, Koster mendorong agar penanganan pandemi di Buleleng berjalan dengan lebih cepat, progresif, menjangkau seluruh wilayah, apalagi wilayahnya sangat luas memanjang dari barat hingga ke timur.

“Tidak mudah manajemennya, tetapi bukan berarti tidak mudah dilaksanakan dengan secara baik. Termasuk vaksinasi booster, Buleleng termasuk yang rendah. Masih dibawah 70 persen, pandemi Covid-19 belum berakhir,” lanjutnya.

 

Wajib Laporan ke Gubernur

Gubernur Koster juga mengingatkan agar Lihadnyana rajin laporan ke Gubernur Bali sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. “Saya kira kita semua paham dan harus dilakukan dengan baik,” jelasnya.

Sesuai Surat Keputusan, masa jabatan paling lama berlangsung satu tahun terhitung sejak 27 Agustus 2022. “Karena lebih dari dua tahun karena Pilkada serentak tahun 2024, kalau kerja Penjabat Bupati Buleleng bagus dan bisa melakukan terobosan, kreatif, inovatif , biasa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, produktif, maka itu bisa diusulkan lagi untuk yang kedua kalinya,” katanya.

“Karena lebih dari dua tahun, bisa tiga kali. Bisa 2,5 tahun jadi pejabat bupati buleleng tanpa pilkada. Enak juga. Kita capek kalau pilkada itu. Waduh! Turun sana kemari, pakai uang konsumsi lagi. Kalau ini enak ni, cuman pakai surat Mendagri. Itu luar biasa. Kewenangannya juga hampir sama dengan bupati definitif. Jadi karena itu jalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan fokus tulus lurus,” pinta koster.

Khusus untuk penyusunan APBD, Koster memberikan arahan agar menyusun struktur dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Pendapat yang bersumber dari PAD, maupun juga dari APBN. Gunakan agar efektif, efisien, tepat sasaran, dan produktif.

“Saya kira Pak Ketut ini sudah sering berhadapan dengan saya menyusun APBD Provinsi Bali. Terapkan pola itu di Buleleng. Berapa pendapatan belanja daerah, berapa belanja yang mengikat, terutama gaji, tunjangan, dan yang lainnya itu amankan dulu itu untuk memastikan terbayar 100 persen. Jangan sampai telat atau tidak dibayarkan. Hati-hati!” ujarnya.

Koster juga menyarankan biaya rutin seperti rapat, makananan, perjalanan dikurangi. Karena jika pegawai terlalu sering pergi akan mengganggu kinerjanya. “Saya berharap supaya  fokus kerja di tempat. Itu akan jauh lebih produktif. Kalau sering pergi, pulang capek, dan tidak bisa lagi mikir melakukan kegiatan dengan fresh,” jelasnya.

 

Anggaran APBD Bukan Bagi-bagi Uang

Membelanjakan anggaran APBD bukan berarti bukan membagi-bagi uang ke semua perangkat daerah. Kebiasaan buruk menyusun APBD adalah membagi-bagi uang ke semua perangkat daerah yang programnya tidak perlu, dan tidak prioritas, tapi dibiayai.

“Itu ngabis-ngabisin uang. Jangan! Betul-betul selektif lihat orientasi dan prioritas program, sehingga anggaran yang terbatas betul-betul efektif, efisien, tepat sasaran, selektif, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” jelas Gubernur Koster.

Dengan demikian, anggaran yang terbatas bisa betul-betul hasilnya terlihat naya oleh masyarakat secara umum. “Jadi bikinlah APBD yang berkualitas dan sehat. Bicarakan dengan DPRD dan komunikasi yang efektif dengan DPRD,” pintanya.

Koster juga mengingatkan agar Lihadnyana berkoordinasi dengan SEKda Buleleng berikut perangkat daerahnya. “Jadi pengayom yang baik, kalau salah ditegur, kalau baik di apresia. Dijalankan dalam satu ekosistem yang baik supaya kultur perangkat daerah itu bisa bekerja dengan nyaman aman dan produksi,” jelasnya.

 

Pilkada Harus Akur dengan Forkompinda

Gubernur Koster juga meminta agar Pj Lihadnyana berkoordinasi dengan baik dalam Pilkada 2022. Baik itu dengan KPU, Bawaslu, dan juga Forkompinda. “Harus akur dengan pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pengadilan, dan semuanya harus sinkron dan harmonis. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Ikuti cara saya di provinsi sangat kondusif dengan semua instansi vertikal,” ujarnya.

Untuk itu, Koster meminta agar Lihadnyana menjaga kesehatan dengan minum ramuan supaya kuat. Terutama minum kopi arak supaya sehat terus. Apalagi akan wara-wiri Denpasar-Buleleng. “Tapi bisa sekarang by sistem karena digital. Tidak harus banyak di BKD,” lanjutnya.

Sementara kepada Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda yang baru dilantik, Koster meminta untuk berkoordinasi dengan baik agar apa yang dijalankan di provinsi bisa dijalankan dengan baik di kabupaten.

Dalam kesempatan itu, Koster menyampaikan terima kasih kepada Bupati Buleleng Agus Suradnyana beserta Wakil Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir pada Sabtu ini.

“Menurut saya sudah melaksanakan dengan baik. Kurang-kurangnya namanya juga manusia ada aja kurang. Tidak hanya itu karena mengelola Buleleng itu berbeda luasnya begitu lebar perlu energi ekstra. Tapi 10 tahun memimpin sudah bisa menunjukkan  hasil yang membanggakan masyarakat Buleleng, dan juga masyarakat Bali,” pungkasnya. alt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *