Terapkan Pola Pemerintahan Efektif dan Efisien

oleh -207 Dilihat
Kepala LAN, Adi Suryanto saat Pembukaan Pelatihan dan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II), di BKPSDM Provinsi Bali, Denpasar pada Selasa (30/8).

Koster Diapresiasi Kepala LAN

DENPASAR, POS BALI – Ide dan inovasi Gubernur Bali, Wayan Koster dalam menata birokrasi pemerintahan mendapatkan apresiasi dari Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto dalam acara Pembukaan Pelatihan dan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II), di BKPSDM Provinsi Bali, Denpasar pada Selasa (30/8) .

Dalam siaran pers yang diterima redaksi POS BALI, Rabu (31/8) , acara ini dihadiri Pj Bupati Buleleng yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana.

Sebelumnya, Wayan Koster menuturkan, begitu menjadi Gubernur Bali, ia langsung menganalisa birokrasi pemerintahan di Provinsi Bali dengan berbekal pengalaman me-organisasi di pemerintahan pusat saat menjadi Anggota DPR RI. “Saya terapkan di Bali ialah pola pemerintahan serta birokrasi yang efektif dan efisien,” ungkapnya.

Sejumlah kebijakan pun diterapkan, salah satunya memangkas jumlah perangkat daerah yang ada di Pemerintahan Provinsi Bali. Dari sebelumnya sebanyak 49 dipangkas menjadi 39. Selain itu, juga membentuk perangkat daerah baru yang diperlukan sesuai dengan kondisi di Bali.

Yakni Dinas Pemajuan Masyarakat Adat serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). “Jadi Provinsi Bali yang pertama membentuk Brida, dan sekarang perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bali jumlahnya 41 atau berkurang dari 49,” tuturnya.

Menurutnya, kebijakan ini mampu menghemat APBD hingga ratusan miliar rupiah. Penghematan itu kemudian dialokasikan ke program-program terukur yang bisa dinikmati masyarakat.

“Saya juga sekarang betul-betul konsisten dengan tepat merancang APBD. Salah satunya memastikan gaji tunjangan pegawai agar full terealisasi. Bahkan dalam kondisi pandemi, termasuk untuk TPP, sehingga di Provinsi Bali tidak ada dikurangi satu rupiah pun, karena saya paham, itu untuk kebutuhan keluarga para pegawai. Anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran itu pula dimanfaatkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di Bali,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dan profesional sesuai dengan pendidikannya, dilakukan dengan Sistem Merit.

“Kalau menurut penilaian Komisi Administrasi Sipil Negara (KASN), Pemerintah Provinsi Bali mendapat nomor satu di dalam penerapan Sistem Merit. Begitu juga dalam pengisian jabatan tinggi pratama (Penilaian Kualitas Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021, red) Pemerintah Provinsi Bali nomor satu di Indonesia,” pungkasnya.

Bali Jadi Center of Excellent

Sementara itu, Adi Suryanto menilai, pemangkasan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Bali membawa dampak lebih baik. “Saya merasakan Bali ada nilai lebihnya, dan perubahan luar biasa telah dilakukan, sehingga Provinsi Bali menjadi pilihan utama teman-teman untuk belajar. Untuk itu, saya dorong Bali jadi center of excellent. Siapapun yang terkait kelembagaan dan Dinas Pariwisata harus belajar ke Bali,” imbuhnya.

Pihaknya mengapresiasi pembangunan dan ide-ide serta inovasi yang dilakukan Wayan Koster. Karena pemimpin yang baik adalah tugasnya membawa perubahan yang baik bagi masyarakatnya.

Sebelumnya, I Ketut Lihadnyana menyampaikan, tujuan pelatihan ini untuk membentuk kepemimpinan strategis yang mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien, percepatan transformasi ekonomi nasional melalui transformasi tematik kepariwisataan.

Kemudian peserta yang mengikuti pelatihan tersebut akan menjalani 101 hari pelatihan dengan 23 hari in campus, dan sisanya out campus. Peserta yang mengikuti pelatihan ini berasal dari Pemprov Bali 5 orang, Kabupaten Badung 5 orang, Kabupaten Buleleng 6 orang, Kota Denpasar 5 orang, Kabupaten Jembrana 2 orang, dan Kabupaten Karangasem 8 orang.

Sementara itu, untuk peserta dari daerah lain, diantaranya berasal dari Provinsi Sulawesi Utara 9 orang, Provinsi Jambi 6 orang, Provinsi NTT 3 orang, Kepulauan Riau 1 orang, Sumatera Barat 1 orang, Provinsi Kalimantan Barat 2 orang dan Provinsi NTB 1 orang peserta. alt

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *