DENPASAR, POS BALI – Berbagai prestasi terus diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Hal itu tidak terlepas dari arahan Gubernur Bali Wayan Koster dalam memimpin Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru.
Dalam mewujudkan visi itu, Gubernur Koster dalam berbagai kesempatan meminta kepada para ASN di Lingkungan Pemprov agar selalu bekerja dengan prinsip tulus, lurus, dan fokus.
Teranyar, Pemprov Bali kembali meraih penghargaan dalam upaya memberikan pelayanan berbasis teknologi untuk terciptanya satu data dokumen hukum Indonesia. Khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Gubernur Koster diwakili Karo Hukum Setda Provinsi Bali, IB Sudarsana menerima penghargaan yang diserahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN Tahun 2022.
Pemprov Bali menerima penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards 2022 di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (18/10).
IB Sudarsana mengungkapkan, penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja terbaik anggota JDIHN dalam pengelolaan JDIH. “Penerima penghargaan untuk tingkat Provinsi diraih Provinsi Bali pada peringkat pertama I,” ungkapnya.
Posisi selanjutnya setelah Bali, lanjut IB Sudarsana, yakni Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur di peringkat V nasional untuk Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
IB Sudarsana menuturkan, prestasi Pemprov Bali meningkat dibandingkan tahun 2021. Saat itu, tutur dia, Pemprov Bali berada pada peringkat terbaik ke IV untuk tingkat Provinsi.
“Tahun lalu peringkat pertama diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, peringkat kedua diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, peringkat ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan peringkat kelima diraih oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” tuturnya.
Pihaknya berharap, penghargaan ini menjadi pelecut untuk selalu berupaya memberikan pelayanan berbasis teknologi untuk terciptanya satu data dokumen hukum. “Kami akan terus berupaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” pungkasnya. alt
