DENPASAR, POS BALI – Bali merupakan provinsi dengan prevalensi stunting paling rendah di Indonesia. Berdasarkan hasil Studi Kasus Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, di Bali prevalensi 10,9%. Kendati demikian, Bali menargetkan pada 2024 prevalensi stunting 6 persen.
Menyikapi hal itu, khususnya dalam mempercepat penurunan kasus stunting di Bali, Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Audit Kasus Stunting Semester II secara hybrid dari Hotel Swiss-Belresort Watu Jimbar, Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (9/11).
Melalui FGD yang melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemajuan Masyarakat Desa, organisasi praktisi kesehatan, OPD KB Kabupaten/Kota se-Bali, serta stakeholder terkait lainnya. Dari FGD ini, diharapkan mampu menghasilkan skema – skema yang mampu mempercepat target kasus stunting menjadi 6% pada tahun 2024.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr Ni Luh Gede Sukardiasih dalam arahanya menyampaikan, FGD sangat strategis dan menentukan untuk mencegah balita stunting. “FGD ini karena ada kasus maka diaudit. Namun yang terpenting adalah tindak lanjut dari hasil diskusi ini,” ungkapnya di sela-sela membuka FGD ini.
Pihaknya juga meminta agar bekerja keras dalam menekan stunting. “Upaya penurunan stunting dilakukan dengan pendekatan dan pendampingan keluarga untuk mencegah lahir bayi stunting,” ujarnya.
Dia menambahkan, semakin banyak kasus yang diaudit, maka semakin cepat dalam upaya mempercepat terwujudnya penurunan stunting. “Untuk itu kami harap di setiap desa terdapat program penurunan stunting,” katanya seraya berharap, penanganan stunting dipercepat dengan gerakan bapak asuh anak stunting.
Sebelumnya, panitia menyampaikan FGD ini bertujuan untuk mempercepat audit kasus stunting, memperoleh gambaran yang sudah dilaksanakan, tindak lanjut ke depannya, hingga menyusun rencana desiminasi program penurunan stunting di sembilan kabupaten/kota. alt
