DENPASAR, POS BALI – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali menilai, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Bali telah melakukan upaya penurunan stunting dengan baik di Pulau Dewata ini. Khususnya penanganan penurunan di kabupaten yang prevalensi stunting tertinggi di Bali. Hasilnya, capaian provinsi di bawah rata-rata nasional.
Hal itu terungkap dalam Diseminasi Hasil Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Bali yang telah dilakukan BKKBN Bali, di Hotel Prime Plaza Sanur, Denpasar, Selasa (6/12). BPKP mengungkapkan hasil evaluasi, Pemprov Bali telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi.
Koordinator Pengawasan Bidang IPP Instansi Pemerintah Pusat, Agustinus Heri Setiawan menyampaikan, penilaian terhadap BKKBN Bali dimulai dari tata kelola, kebijakan penganggaran, hingga progress yang telah dicapai. “Nah ini dievaluasi untuk diperbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, di Bali sendiri sudah bagus. Prevalensi stunting terendah di Indonesia dari Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 hanya 10,9 persen, dan jauh di bawah angka prevalensi nasional yang berada pada angka 24,4 persen.
Kendati demikian, pihaknya menekankan untuk tetap ada perbaikan, karena terdapat target yang telah ditetapkan sebanyak 9,28 persen. “Apalagi ada beberapa kabupaten yang masih tinggi dan harus diperbaiki. Kalau dari sisi serapan anggaran sudah bagus, tahun lalu 80 persen tahun 2021,” jelasnya.
Dia menjelaskan, evaluasi yang paling utama dalam penurunan stunting ini, yakni adanya kebijakan dari Gubernur Bali untuk menganggarkan operasional stunting. “Jadi pemerintah secara bersama-sama di kabupaten/kota untuk melaksanakan untuk penurunan stunting. Jadi Pemerintah Provinsi Bali sebagai pengendali, sedangkan kabupaten/kota melakukan operasional di masing-masing,” harapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr Nyoman Gede Anom menyampaikan, target penurunan stunting di Bali yakni sebesar 9,28 persen untuk tahun 2022 ini. Sementara itu, untuk tahun 2023 menjadi 7,71 persen, dan tahun 2024 sebesar 6,15 persen.
“Untuk mencapai target ini, kami harus berupaya maksimal dengan melakukan upaya penurunan stunting yang meliputi remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-59 tahun,” ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus stunting di Bali banyak ditemukan di Kabupaten Karangasem, Bangli, Klungkung, dan Jembrana. Untuk menangani itu, BKKBN Bali bersinergi dengan berbagai pihak dengan membentuk Tim Pakar yang terdiri dari ahli gizi, dokter anak, dokter kandungan, hingga psikolog.
BKKBN Bali juga bekerjasama dengan dinas terkait di kabupaten/kota telah melakukan beberapa intervensi untuk mengatasi permasalahan stunting. Misalnya, memberi bantuan susu, sembako, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh tim pakar.
“Intervensi lainnya yaitu dengan membentuk Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), melaksanakan program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di desa lokus audit kasus stunting. Kabupaten/kota juga telah melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk bersama sama melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun,” ungkap Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Bali, Ni Luh Gede Sukardiasih. alt
