UU KUHP Pasal 415 dan 416 Delik Aduan, Dispar Tegaskan Bali Aman Dikunjungi

oleh -148 Dilihat
Kedatangan wisatawan asing di Bandara Ngurah Rai. foto/dok

DENPASAR, POS BALI – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun meluruskan kesalahan persepsi pascaditetapkannya Undang-Undang KUHP. Khususnya pasal 415 dan 416 tentang perzinahan dan kohabitasi. Namun mengandung delik aduan.

Dalam UU KUHP pasal kohabitasi diatur dalam Pasal 416. Ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan, atau pidana denda paling banyak kategori II.

Sementara itu, pada Pasal 415 KUHP berbunyi, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang bukan suami atau istrinya dipidana karena perizinan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori II.

Tjok Bagus Pemayun meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia menyampaikan pernyataan menyikapi adanya pemberitaan di beberapa media asing yang menyatakan bahwa wisatawan yang datang ke Indonesia khususnya yang datang ke Bali bisa terancam penjara, sehingga tidak bias akibat kekurangan informasi terkait undang-undang itu.

Pertama, pihaknya memaparkan bahwa seluruh wisatawan yang sudah ada di Bali dan calon wisatawan yang ingin berwisata ke Bali, tidak perlu merasa khawatir, karena semua wisatawan akan tetap diperlakukan seperti biasa. “Tidak akan ada sweeping atau tindakan hukum terhadap wisatawan, akibat penetapan undang-undang tersebut,” tegasnya di Denpasar, Kamis (8/12).

Dia menegaskan, seluruh wisatawan akan tetap aman dan nyaman, saat menikmati liburannya di Bali. Seluruh hotel di Bali menggaransi kerahasiaan data wisatawan yang menginap, dan hotel di Bali tidak pernah mempersoalkan, dan menanyakan status hubungan, jika ada wisatawan yang berpasangan menginap.

“Pasal 415 dan 416 KUHP yang baru disahkan mengandung delik aduan. Jadi tindakan pidana hanya berlaku, jika ada pihak yang melaporkan dan itupun tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang,” imbuhnya.

Ditambahkannya bahwa laporan hanya boleh dilakukan oleh suami atau istri bagi yang sudah berstatus menikah sah atau oleh orang tua maupun bagi yang masih bujang. “Maka dari itu, sekali lagi saya sampaikan, agar seluruh wisatawan dan calon wisatawan yang mau berlibur ke Bali tidak perlu merasa takut. Karena Bali masih aman, Bali masih nyaman,” pungkasnya.

Seluruh Hotel Garansi Kerahasiaan Data Wisatawan

Sementara itu, Ketua Indonesia Hotel Manager Association (IHGMA) Bali, Yoga Iswara, menegaskan bahwa seluruh hotel di Bali menggaransi kerahasiaan data wisatawan yang menginap.

Menurutnya, selama ini hotel di Bali tidak pernah mempersoalkan, dan menanyakan status hubungan, jika ada pasangan wisatawan yang menginap. “Semua akan diberlakukan istimewa sebagaimana layaknya wisatawan,” jelasnya.

Hal Senada juga disampaikan Ketua PHRI Badung, IGAN Rai Suryawijaya, bahwa KUHP sekarang justru mempertegas sesuatu yang sebelumnya masih gamang. Dulu semua orang bisa melaporkan orang yang dicurigai, aparat bisa melakukan sweeping, kelompok masyarakat bisa melakukan penggerebekan.

“Kalau hal itu terjadi di Bali, justru akan membuat situasi menjadi tidak kondusif, karena Bali adalah daerah tujuan wisata internasional, yang dikunjungi oleh jutaan orang dengan latar belakang budaya, adat dan tradisi yang berbeda,” tegasnya. alt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *