DENPASAR, POS BALI – Tokoh masyarakat yang juga Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, AA Gde Wisnumurti berpendapat, empat tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menunjukan bahwa Bali dibangun berdasarkan adat, budaya, tradisi, serta kearifan lokal, tapi berpikir global.
“Beliau sudah mampu mengharmonisasikan pembangunan dari sisi spiritual, SDM, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan hingga keberhasilan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya di Denpasar, Rabu (11/1).
Dikatakan, di bawah kepemimpinan Koster – Ace, pembangunan Bali digerakkan mulai dari desa dengan penguatan desa adat. Karena, desa adat sebagai pondasi, benteng dalam penyelenggaraan pembangunan Bali secara sekala dan niskala.
Oleh karena itu, lanjut dia, pondasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi spirit yang melahirkan konsep pembangunan sosial berbasis pada tradisi, adat, budaya, ekonomi kerthi Bali, dan infrastruktur sebagai pendukung untuk berkembangnya destinasi dan daya tarik tak hanya pariwisata tetapi menggerakkan roda perekonomian di seluruh kabupaten/kota se- Bali.
“Jadi pemerataan pembangunan benar-benar terjadi di semua kabupaten/kota. Proyek infrastruktur menjadikan Bali itu dari sisi keindahan alamnya, mengurai kemacetan, dan menjadi destinasi baru yang tersebar di seluruh Bali. Jadi selain pemerataan pembangunan, juga akan membuka lapangan pekerjaan baru,” jelasnya.
Terkait regulasi berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan Gubernur Koster, Wisnumurti membeberkan bahwa dalam menjalankan pembangunan harus diawali dengan konstitusional building yang diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan sebagai payung hukum. Baik itu UU, Peraturan Pemerintah, dan termasuk Perda hingga Peraturan Gubernur.
“Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan harus berlandaskan konstitusional building. Semua yang dikerjakan harus berdasarkan aturan. Ini merupakan pakem untuk mewujudkan good governance, harus ada aturan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, tugas pemerintah adalah membuat aturan. Karena itu akan menjadi sandaran semua pihak. Baik itu dalam hal politik, sosial, ekonomi, adat, dan lain sebagainya.
“Jadi pemerintah dalam mewujudkan good governance harus diawali dengan konstitusional building, sebagai payung hukum penyelenggaraan pemerintahan, dan ini telah dilakukan dengan baik oleh Gubernur Koster,” tegasnya. alt
