Senyum Sumringah Warga Tatkala Menerima Sertifikat dari Gubernur Koster

oleh -69 Dilihat
Gubernur Koster tampak menyerahkan sertifikat kepada warga Desa Adat Tuban.

MANGUPURA, POS BALI – Senyum sumringah tampak terpancar jelas dari wajah 12 warga Desa Adat Tuban, Badung tatkala menerima sertifikat hak atas kepemilikan tanah dengan total seluas 21,8 are dari Gubernur Bali Wayan Koster. Karena, gubernur asal Sembiran ini telah menuntaskan konflik agraria yang berlangsung selama 103 tahun. Sebagai ungkapan terima kasih, warga yang menerima sertifikat inipun memanjatkan doa agar Gubernur Koster kembali memimpin Bali.

Seorang penerima sertifikat tanah, Nyoman Sudiana tak henti-hentinya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Koster. Karena, berkat perjuangan Gubernur Koster yang memberikan rekomendasi berupa surat yang menyatakan bahwa tanah ini milik Provinsi Bali.
“Akhirnya kami mendapatkan sertifikat tanah ini secara gratis, setelah 103 tahun lebih sejak tahun 1920 bahkan tahun 1930 tetua kami sudah menempati, dan berjuang. Baru di era Gubernur Bapak Wayan Koster terwujud,” tuturnya seperti dikutip dari siaran pers yang diterima redaksi POS BALI.

Dia juga menuturkan, sebelumnya pernah ada yang menjanjikan akan ada membuatkan sertifikat namun akhirnya batal. Dia pun mengucap syukur, karena saat itu tidak ada yang meminta uang. Kemudian, lanjut dia, di tahun 1982 tanah nya di kavling karena ada pembangunan pemerintah.

“Sekarang berkat ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akhirnya Pak Gubernur Koster membantu kami secara gratis. Karena niat yang tulus memberikan warga kami tempat yang layak, kami mendoakan Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster agar kembali memimpin Provinsi Bali ini, supaya masyarakat miskin mendapatkan bantuan terus dari Bapak Wayan Koster,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Koster menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali dan Kepala BPN Badung, karena atas kerjasamanya permasalahan tanah di Desa Adat Tuban dapat diselesaikan.

“Sebelumnya, saya mendapat informasi bahwa tanah ini sudah ditempati sejak tahun 1920 dan ada juga warga yang menempati tahun 1930. Kalau dihitung, sekarang tahun 2023 berarti 100 tahun lebih atau satu abad warga disini harus menunggu kepastian. Sampai – sampai, generasi yang berjuang untuk mendapatkan sertifikat tanah ini ada dari generasi kelima sampai ketujuh,” tutur Koster.
Saat ini, lanjut dia, warga sudah mempunyai sertifikat yang sudah menjadi hak milik secara gratis. “Kata warga disini harga tanahnya per are bisa mencapai Rp 2 miliar. Saya mau tanya, apakah ada yang minta uang selama proses pensertifikatan tanah? Kalau ada yang minta uang, akan kita tangkap dia,” ujarnya.

Koster juga mengungkapkan, sebelum menerima sertifikat warga menemui berbagai kesulitan. Karena, fasilitas apapun yang dibangun tanpa perizinan di atas lahan yang dimiliki juga tidak bisa dijalankan dengan baik.

“Kita bisa bayangkan begitu lamanya tidak mempunyai kepastian hukum atas tanah yang tidak ditempati. Karena itu, semenjak saya menjadi Gubernur Bali, khusus masalah aset saya petakan seluruh Bali supaya aset itu bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah dengan catatan harus ada kepastian hukum, sehingga pemerintah tidak dibebani lagi oleh masalah yang berkaitan dengan hak masyarakat dalam rangka mendapatkan kepemilikan sertifikat,” ungkapnya.

Dijelaskan, tanah negara yang sudah ditempati begitu lama, apalagi sudah berbentuk lembaga permanen seperti Desa Dinas, Desa Adat, hingga Banjar dari turun temurun itu harus diberikan kepastian.

“Untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, saya menghadirkan pemerintah dihadapan masyarakat dengan meminta Kepala BPKAD Provinsi Bali untuk bekerja dengan cepat dan berkoordinasi dengan Kepala BPN Provinsi Bali serta Kepala BPN Badung untuk memetakan riwayat tanah hingga melihat duduk masalah lahan yang ditempati warga. Kalau memang secara aturan dan faktual sudah memungkinkan maka harus diselesaikan masalah tanah ini untuk diberikan kepada warga. Jangan biarkan terlalu lama masalah ini, kasihan warga kita, karena itu Saya minta pemerintah agar hadir untuk masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster berpesan kepada penerima untuk menyimpan dengan baik – baik sertifikat yang diterima, serta diarsipkan dalam bentuk foto copy agar tanah yang dimiliki betul – betul terjaga dengan baik. “Selamat, bapak-bapak harus bersyukur sedalam – dalamnya dan berdoa ke Ida Bhatara, semoga bapak – bapak penerima sertifikat beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia,” pungkas Koster. alt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *